Sekjen PBB Sebut Indonesia Harus Untung Lebih Besar dari Mineral Kritis

Swaraaktual.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menegaskan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, harus memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan mineral kritis yang menjadi komoditas penting dalam transisi energi global.

“Kita harus memastikan bahwa negara-negara yang kaya akan mineral memperoleh porsi nilai ekonomi yang jauh lebih besar sambil membangun industri lokal dan menciptakan pekerjaan yang layak,” kata Guterres dalam agenda Foreign Policy Circle Talks di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Guterres menyoroti kekayaan mineral kritis Indonesia dan sejumlah negara berkembang lainnya yang berperan penting dalam mendorong transisi menuju energi terbarukan. Menurut dia, negara-negara pemilik sumber daya tersebut harus mendapatkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dari komoditas yang mereka hasilkan.

“Tak ada lagi penjarahan, tak ada lagi eksploitasi,” ujarnya, seraya menyinggung sejarah kolonialisme yang dialami Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya.

Sekjen PBB juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai penghasil emisi gas rumah kaca terbesar keenam di dunia dalam mendorong transisi menuju energi terbarukan.

Terlebih, perubahan iklim terbukti membawa dampak besar mulai dari bencana kelaparan, ketidakstabilan ekonomi, hingga peningkatan suhu yang “melampaui batas 1,5 derajat Celsius dalam beberapa tahun ke depan”.

“Saya mengapresiasi keinginan Presiden Prabowo Subianto atas proyek pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt serta target swasembada energi Indonesia untuk percepatan transisi,” tambahnya yang dikutip dari Antara. 

Guterres mengatakan percepatan transisi energi bersih dapat membawa keuntungan ekonomi dalam bentuk industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, ketahanan energi, dan peningkatan daya saing.

Di samping itu, Sekjen PBB menekankan pentingnya peran serta bantuan negara-negara maju untuk mendukung negara-negara berkembang dalam memajukan transisi serta ketahanan energi.

Dia mengingatkan bahwa sejumlah negara maju memiliki janji untuk menyediakan 300 miliar dolar AS per tahun guna mendukung transisi di negara-negara berkembang serta melipatgandakan pembiayaan adaptasi iklim.