Swaraaktual.com, SOLO — Polemik tentang desil di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN yang belakangan ramai di pemberitaan media massa dan media sosial juga terjadi di Kota Solo.
Kondisi itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Bilal, saat diwawancarai wartawan, Selasa (1/9/2026). Menurut dia, Pemkot Solo harus hadir dalam polemik yang terjadi. Pemkot Solo diminta melakukan pemutakhiran data masyarakat dengan tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Solo harus hadir secara nyata melalui pemutakhiran data yang tepat sasaran dengan melibatkan unsur kewilayahan secara aktif, mulai dari tingkat RT [rukun tetangga], RW [rukun warga] hingga kelurahan,” ujar wakil rakyat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) asal Pasar Kliwon tersebut.
Bilal mewanti-wanti jangan sampai ada warga tidak mampu di Kota Solo yang terlempar keluar dari desil mereka. Sebab bila itu terjadi akan sangat merugikan masyarakat tidak mampu.
“Jangan sampai ada lagi warga tidak mampu yang justru terlempar ke desil 5 ke atas, karena hal ini sangat merugikan dan mengabaikan hak masyarakat rentan yang membutuhkan bantuan dari pemerintah,” ungkap dia.
Validasi Berdasar Kondisi Riil
Sebaliknya, Bilal melanjutkan masyarakat kategori mampu jangan sampai mendapatkan bantuan atau layanan bagi masyarakat miskin. Bila hal itu terjadi tentu akan sangat merugikan.
“Di saat yang sama, Pemkot Solo harus bersikap tegas dan cermat agar tidak ada warga berkehidupan mampu yang justru menikmati bantuan karena masuk di desil 1 hingga 3,” tutur dia. Bilal menilai validasi berbasis kondisi riil di lapangan adalah kunci agar bantuan sosial benar-benar berkeadilan.
Diberitakan Espos sebelumnya, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami angka desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Posisi desil bukanlah cerminan langsung tingkat pendapatan, kekayaan, atau kondisi ekonomi sebuah keluarga.
Desil adalah gambaran posisi relatif kesejahteraan dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah indikator sosial ekonomi. Istilah desil belakangan banyak muncul dalam pembahasan berbagai program pemerintah, terutama setelah DTSEN digunakan sebagai rujukan bersama dalam pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Namun, pemerintah menegaskan desil tidak dapat diperlakukan sebagai ukuran tunggal untuk menentukan apakah suatu keluarga tergolong mampu atau tidak mampu. Pemeringkatan desil dilakukan dengan melihat berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersamaan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya dalam pemeringkatan kesejahteraan.
Leave a Reply