Swaraaktual.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan 997.200 ton beras bantuan pangan tahap kedua yang akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) secara sekaligus mulai Agustus 2026.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Setiap KPM akan menerima bantuan beras sebanyak 10 kilogram untuk alokasi tiga bulan.
“Program prorakyat bantuan pangan yang merupakan salah satu direktif Presiden Prabowo Subianto direncanakan mulai disalurkan secara one shoot atau sekaligus pada Agustus mendatang,” kata Ketut, Kamis (16/7/2026).
Menurut dia, penyaluran bantuan pangan tahap pertama hampir seluruhnya telah rampung dengan realisasi mencapai 99,7%. Sebanyak 33,14 juta KPM telah menerima bantuan berupa 664.880 ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng. Sisa 0,3% penyaluran masih berlangsung di sejumlah wilayah Papua, Sumatra, dan Sulawesi.
Dengan tambahan target penyaluran tahap kedua sebesar 997.200 ton, total bantuan pangan beras sepanjang 2026 diperkirakan mencapai 1,66 juta ton. Jumlah tersebut meningkat sekitar 133,83% dibanding realisasi bantuan pangan sepanjang 2025 yang mencapai 710.780 ton.
Ketut menjelaskan penyaluran bantuan tahap kedua akan dilakukan sekaligus setelah anggaran belanja tambahan (ABT) tersedia dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas. Setelah itu, Bapanas akan menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan.
“Saat ini pengajuan anggaran masih direviu Kementerian Keuangan. Setelah anggaran tersedia di DIPA Badan Pangan Nasional, kami akan segera menugaskan Bulog menyalurkan bantuan pangan tahap kedua,” ujarnya.
Ia optimistis penyaluran hampir satu juta ton beras tersebut dapat membantu menekan harga beras di tingkat konsumen sekaligus menjaga laju inflasi.
“Sebanyak 33 juta KPM menerima bantuan untuk tiga bulan. Artinya hampir satu juta ton beras langsung diterima masyarakat sehingga kebutuhan membeli beras di pasar berkurang dan diharapkan bisa menahan inflasi,” katanya.
Selain bantuan pangan beras, pemerintah juga mengandalkan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasaran.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan beras tidak lagi menjadi penyumbang inflasi terbesar setelah berbagai intervensi pemerintah, mulai dari pasar murah, penyaluran cadangan beras pemerintah hingga penguatan sinergi antarlembaga dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.
Leave a Reply